RUU Polri Usul Pensiun Diperpanjang, Menkum: Ini Soal Keadilan dan Adaptasi Zaman

RUU Polri Usul Pensiun Diperpanjang, Menkum: Ini Soal Keadilan dan Adaptasi Zaman

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, mengemukakan bahwa usulan perpanjangan batas usia pensiun bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rancangan revisi Undang-Undang (RUU) Polri didasarkan pada dua prinsip utama: keadilan dan penyesuaian dengan realitas sosial yang terus berkembang, khususnya peningkatan angka harapan hidup masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Supratman usai menghadiri rapat bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 25 Mei 2026. Ia menekankan bahwa usulan ini bukan sekadar perubahan normatif, melainkan sebuah upaya untuk menyelaraskan kebijakan kepegawaian Polri dengan tren yang telah diadopsi oleh berbagai institusi negara lainnya, serta mengakomodasi realitas demografis yang menunjukkan perpanjangan usia produktif.

Supratman menjelaskan lebih lanjut bahwa prinsip keadilan menjadi landasan kuat dalam usulan ini. Ia merujuk pada kebijakan pensiun yang berlaku di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), di mana batas usia pensiun saat ini umumnya adalah 60 tahun, dengan beberapa jabatan fungsional bahkan dapat mencapai usia 65 tahun. Perbandingan ini menunjukkan adanya potensi ketidakseragaman dalam kebijakan pensiun antar lembaga negara, yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan hak dan kesempatan. "Ini sebuah keadilan. Jadi kalau soal batas usia pensiun itu, Pegawai Negeri Sipil sekarang pensiunnya 60 tahun. Ada yang 58, ada yang 60. Yang fungsional bagi PNS sekarang ada yang sampai 65 tahun," ujar Supratman, menggarisbawahi adanya fleksibilitas dan perpanjangan usia pensiun yang telah diterapkan di lingkungan PNS.

Lebih lanjut, Supratman mengutip perubahan serupa yang telah terjadi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kejaksaan. "Undang-Undang TNI juga sudah diubah. Kemudian beberapa aturan lain seperti Undang-Undang Kejaksaan juga berubah menjadi 60 tahun," tambahnya. Perubahan ini mencerminkan sebuah tren nasional untuk menyesuaikan batas usia pensiun dengan perkembangan zaman dan kebutuhan organisasi. Pemberlakuan usia pensiun yang lebih panjang di institusi-institusi tersebut memberikan preseden dan justifikasi kuat untuk mempertimbangkan hal serupa bagi anggota Polri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan pensiun di seluruh sektor pemerintahan, sejauh mungkin, mencerminkan prinsip kesetaraan dan mempertimbangkan faktor-faktor objektif seperti peningkatan kualitas hidup dan produktivitas.

Selain aspek keadilan, Supratman menyoroti pentingnya penyesuaian dengan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat. Kemajuan dalam bidang kesehatan, gizi, dan teknologi telah berkontribusi pada perpanjangan usia rata-rata penduduk. Hal ini secara inheren memperpanjang masa produktif individu. Dalam konteks ini, kebijakan pensiun yang terlalu dini dapat dianggap sebagai pemborosan sumber daya manusia yang masih memiliki potensi untuk berkontribusi secara profesional. "Semakin besar angka harapan hidup kita, umur produktif juga semakin panjang. Dan itu mencetak aparat penegak hukum yang berkualitas," jelas Supratman. Dengan memperpanjang usia pensiun, Polri diharapkan dapat terus memanfaatkan pengalaman, keahlian, dan dedikasi anggotanya yang masih memiliki energi dan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas negara. Ini juga dapat menjadi insentif bagi anggota Polri untuk terus menjaga kesehatan dan profesionalisme mereka hingga akhir masa dinas, karena mereka memiliki prospek karier yang lebih panjang.

Perpanjangan usia pensiun juga dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan kesinambungan dan regenerasi kepemimpinan yang berkualitas di tubuh Polri. Anggota yang berpengalaman akan memiliki lebih banyak waktu untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada generasi penerus, serta untuk memimpin dan mengawasi berbagai program dan operasi yang kompleks. Dalam dunia yang terus berubah, pengalaman yang terakumulasi melalui masa dinas yang lebih panjang dapat menjadi aset berharga dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Di luar isu usia pensiun, Supratman juga mengkonfirmasi bahwa pemerintah masih dalam tahap kajian mendalam mengenai aturan penempatan anggota Polri di kementerian maupun lembaga sipil. Hal ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan bahwa penugasan aparat kepolisian di luar struktur institusi Polri harus diatur secara spesifik dalam undang-undang. "Di dalam draf sudah dicantumkan beberapa kementerian dan instansi mana saja aparat kepolisian boleh ditugaskan," ungkap Supratman. Upaya ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi mengenai peran serta fungsi Polri dalam mengisi posisi-posisi strategis di lembaga pemerintahan sipil, yang sebelumnya mungkin diatur dalam peraturan yang lebih rendah atau bahkan tidak diatur secara eksplisit.

Pemerintah, menurut Supratman, masih berdiskusi intensif dengan DPR RI mengenai daftar kementerian dan lembaga yang diusulkan untuk penempatan anggota Polri. Diskusi ini mencakup evaluasi apakah daftar tersebut sudah memadai dan sesuai dengan kebutuhan negara, ataukah masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan apakah pengaturan mengenai penempatan ini cukup diatur pada tingkat undang-undang, ataukah memerlukan peraturan turunan yang lebih rinci, seperti peraturan pemerintah (PP). Keputusan ini akan sangat bergantung pada kompleksitas dan sensitivitas posisi yang akan diisi oleh anggota Polri, serta kebutuhan untuk memberikan kerangka hukum yang kokoh namun juga fleksibel.

Salah satu kekhawatiran yang muncul di kalangan masyarakat sipil terkait usulan perpanjangan usia pensiun adalah potensi perpanjangan masa jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Menanggapi hal ini, Supratman dengan tegas membantah adanya kaitan langsung antara usulan perpanjangan usia pensiun dengan perpanjangan masa jabatan Kapolri saat ini. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai siapa yang akan menjabat sebagai Kapolri dan berapa lama masa jabatannya tetap merupakan hak prerogatif Presiden Republik Indonesia. "Apakah nanti bisa diperpanjang atau tidak, itu tergantung pimpinan Presiden. Jadi itu hak prerogatif Presiden menyangkut siapa yang akan menjabat," jelasnya.

Supratman menekankan bahwa RUU Polri ini masih dalam tahap awal pembahasan dan belum ada keputusan final di tingkat pemerintah. Oleh karena itu, anggapan bahwa aturan ini dibuat secara spesifik untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri saat ini dinilai tidak berdasar. "Sama sekali tidak ada kaitan dengan apakah Pak Kapolri diperpanjang atau tidak. Drafnya saja belum kita putuskan di pemerintah," tegasnya. Ia berupaya meredam spekulasi publik dan menegaskan bahwa proses penyusunan RUU Polri ini berjalan secara prosedural dan didasarkan pada pertimbangan kebijakan yang luas, bukan pada agenda individu tertentu.

Lebih jauh, Supratman menjelaskan bahwa proses legislasi RUU Polri ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para ahli, akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan dari institusi terkait. Tujuannya adalah untuk menghasilkan undang-undang yang komprehensif, modern, dan mampu menjawab tantangan zaman dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Perubahan pada batas usia pensiun merupakan salah satu dari sekian banyak aspek yang sedang dikaji untuk memastikan Polri tetap menjadi institusi yang profesional, efektif, dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Peningkatan usia produktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pertimbangan perpanjangan usia pensiun. Dengan semakin panjangnya usia harapan hidup, banyak individu yang masih memiliki energi, kesehatan, dan kebugaran yang memadai untuk terus berkontribusi dalam dunia kerja hingga usia yang lebih lanjut. Hal ini berlaku pula bagi anggota Polri yang menjalani profesi yang menuntut fisik dan mental yang prima. Mempertahankan anggota yang berkualitas dan berpengalaman dalam dinas lebih lama dapat meningkatkan efektivitas operasional dan efisiensi organisasi.

Selain itu, perpanjangan usia pensiun dapat berkontribusi pada stabilisasi personel dan pengurangan biaya rekrutmen serta pelatihan yang intensif secara berkelanjutan. Meskipun ada biaya yang timbul akibat perpanjangan masa dinas, hal ini dapat diimbangi dengan manfaat berupa pengalaman yang lebih kaya, pengawasan yang lebih ketat terhadap anggota junior, dan kesinambungan program-program strategis.

Proses pembahasan RUU Polri yang mencakup isu usia pensiun ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan yang terus dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk menciptakan aparatur negara yang lebih profesional, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, penyesuaian kebijakan kepegawaian, termasuk batas usia pensiun, merupakan salah satu elemen krusial yang akan menentukan arah dan performa institusi Polri di masa depan. Keadilan, adaptasi terhadap perubahan sosial, dan efektivitas organisasi menjadi pilar utama yang mendasari setiap usulan perubahan, dengan harapan menghasilkan undang-undang yang tidak hanya legal, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi seluruh elemen bangsa.