Robikin Emhas: Konflik Elite PBNU Mencabik Marwah NU, Muktamar Harus Jadi Momentum Evaluasi Total
Robikin Emhas: Konflik Elite PBNU Mencabik Marwah NU, Muktamar Harus Jadi Momentum Evaluasi Total
Ketua PBNU periode 2015-2020, Robikin Emhas, melontarkan kritik tajam terhadap arah perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Ia menegaskan bahwa Muktamar tidak boleh sekadar dipandang sebagai ajang pergantian estafet kepemimpinan, melainkan harus menjadi momentum krusial untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek krusial dalam tubuh organisasi, mulai dari perjalanan organisasi, sistem tata kelola, hingga hilangnya marwah NU yang ia nilai telah tercabik-cabik. Pernyataan ini disampaikan Robikin dalam forum "Rembug Warga NU Seri 4" yang mengusung tema "Merawat Jagat, Melupakan Umat? Peradaban Global Minus Pemberdayaan Lokal," yang diselenggarakan oleh Forum Bersama (Forbes) NU 26 di Universitas Indonesia (UI) Kampus Salemba, Jakarta, pada Sabtu, 25 Juli 2026.
Robikin Emhas secara tegas menyampaikan pandangannya bahwa Muktamar memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar proses pemilihan Rais Aam atau Ketua Umum PBNU. Baginya, Muktamar adalah sebuah kesempatan berharga untuk memperbarui ikrar pengabdian kepada organisasi, sekaligus menjadi momentum penting untuk melakukan introspeksi dan evaluasi mendalam atas seluruh perjalanan organisasi, bagaimana organisasi dikelola, serta bagaimana marwah organisasi yang sakral ini telah tergerus. Ia menekankan bahwa NU sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, memegang tanggung jawab moral yang sangat besar terhadap umat dan bangsa. Oleh karena itu, setiap momentum seperti Muktamar harus dimanfaatkan secara optimal untuk memastikan organisasi tetap berada di jalur yang benar dan senantiasa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Robikin Emhas menyoroti dengan keprihatinan mendalam terhadap fenomena konflik yang kerap terjadi di kalangan elite PBNU. Ia berpendapat bahwa konflik internal di tingkat pucuk pimpinan ini telah memberikan dampak negatif yang signifikan, bahkan sampai pada titik merusak kehormatan dan nama baik organisasi. "Marwah NU telah tercabik-cabik hanya karena konflik elite PBNU. Kita semuanya malu, sampean semuanya pasti merasakan. Saya termasuk yang menjadi bagian yang menanggung rasa malu itu sedemikian rupa," ungkapnya dengan nada prihatin. Ia mengingatkan bahwa perselisihan di antara para pemimpin ini harus segera diakhiri demi mengembalikan kepercayaan umat dan menjaga kembali marwah NU yang luhur. Menurutnya, umat Islam Indonesia memandang NU dengan penuh harapan dan keyakinan, sehingga setiap tindakan yang mencoreng nama baik organisasi akan sangat mengecewakan dan mencederai kepercayaan tersebut.
Robikin Emhas juga menggarisbawahi sebuah prinsip fundamental dalam memandang keberhasilan sebuah organisasi, terutama organisasi sebesar NU. Ia menyatakan bahwa kebesaran NU seharusnya tidak diukur dari seberapa megah panggung organisasi yang dimilikinya, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dapat diberikan kepada masyarakat luas. Ini adalah sebuah pergeseran paradigma yang penting, dari sekadar membangun citra organisasi menjadi fokus pada dampak riil bagi kehidupan umat. Ia menekankan kembali pentingnya orientasi pemberdayaan umat sebagai fondasi utama dalam upaya membangun peradaban yang kokoh dan bermartabat. "Marwah NU tidak lahir dari besarnya panggung yang kita miliki, tetapi dari besarnya manfaat yang kita berikan. Peradaban tidak dibangun dengan meninggalkan umat, melainkan dengan memuliakan umat. Umat yang kuat akan melahirkan peradaban yang bermartabat," pungkasnya, menegaskan kembali filosofi dasar yang seharusnya menggerakkan setiap langkah NU.
Pemberdayaan umat, dalam pandangan Robikin Emhas, bukan sekadar jargon, melainkan sebuah keharusan strategis. Ia melihat bahwa banyak persoalan yang dihadapi umat saat ini, mulai dari kemiskinan, ketidakadilan, hingga ketertinggalan dalam berbagai sektor, memerlukan intervensi yang kuat dari organisasi seperti NU. Tanpa pemberdayaan yang efektif, umat akan terus berada dalam posisi rentan dan sulit untuk bangkit. Oleh karena itu, seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki NU harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas umat, baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual.
Lebih jauh, Robikin Emhas mengaitkan isu pemberdayaan umat dengan konsep pembangunan peradaban. Ia berargumen bahwa peradaban yang unggul tidak dapat dibangun di atas fondasi umat yang lemah dan terpinggirkan. Justru sebaliknya, peradaban yang bermartabat adalah peradaban yang lahir dari umat yang kuat, mandiri, dan memiliki kesadaran diri yang tinggi. Dalam konteks ini, NU memiliki peran sentral sebagai agen perubahan dan katalisator pemberdayaan umat. Dengan jaringan yang luas hingga ke pelosok negeri, NU memiliki potensi luar biasa untuk menjangkau dan memberdayakan jutaan umat, membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Dalam forum yang sama, gagasan-gagasan penting lainnya juga turut disampaikan oleh para narasumber yang kompeten. Sekretaris Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Nyai Hj. Masruchah, mengangkat isu pembangunan peradaban dari perspektif keadilan hakiki. Ia menekankan pentingnya advokasi terhadap kelompok-kelompok rentan yang seringkali terabaikan dalam pembangunan. Selain itu, Nyai Masruchah juga menyoroti pentingnya penguatan dakwah dan program pemberdayaan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat lokal. Pendekatannya yang berfokus pada keadilan dan inklusivitas memberikan dimensi tambahan yang krusial dalam diskusi mengenai peradaban dan pemberdayaan umat. Ia mengingatkan bahwa pembangunan peradaban yang sejati haruslah mencakup semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang paling membutuhkan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif PRAKARSA periode 2015-2025, Ah Maftuchan, memberikan perspektif yang lebih teknokratis namun tak kalah pentingnya. Ia mengulas persoalan-persoalan teknokrasi anggaran dan pentingnya redistribusi sumber daya yang adil dalam PBNU. Ah Maftuchan juga memperkenalkan sebuah instrumen inovatif yang ia sebut sebagai "Nahdlatul Ulama Sustainability Index" (NUSI). NUSI ini dirancang sebagai alat kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur keberlanjutan dan dampak organisasi secara lebih terukur dan objektif. Dengan adanya NUSI, diharapkan evaluasi kinerja PBNU dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berbasis data, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis dan efektif di masa mendatang. Ia berargumen bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya adalah kunci untuk memastikan bahwa NU dapat menjalankan amanah umat dengan sebaik-baiknya dan memberikan dampak yang maksimal.
Rembug Warga NU Seri 4 ini diselenggarakan dengan harapan besar untuk menjadi wadah pertukaran gagasan yang konstruktif menjelang Muktamar NU. Forum ini bertujuan untuk memicu refleksi mendalam di kalangan warga NU, mendorong perbaikan tata kelola organisasi agar menjadi lebih akuntabel, lebih berpihak kepada kepentingan warga, dan pada akhirnya, mampu memperkuat kontribusi NU dalam membangun peradaban bangsa yang berlandaskan pada prinsip pemberdayaan umat. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif, mulai dari kritik terhadap konflik elite hingga usulan instrumen evaluasi yang inovatif, forum ini berupaya memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan NU di masa depan. Harapannya adalah agar Muktamar mendatang tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga melahirkan komitmen yang kuat untuk melakukan transformasi fundamental demi mewujudkan NU yang lebih kuat, lebih bermanfaat, dan lebih marwah.
Diskusi yang terjadi dalam forum ini mencerminkan kekhawatiran dan harapan yang mendalam dari warga NU terhadap arah organisasi. Ada kesadaran kolektif bahwa NU berada di persimpangan jalan, dan keputusan-keputusan yang diambil dalam Muktamar akan sangat menentukan masa depan organisasi ini. Kritikan Robikin Emhas tentang marwah NU yang tercabik-cabik merupakan cerminan dari kekecewaan banyak pihak yang melihat potensi besar NU disia-siakan oleh perselisihan internal yang tidak produktif.
Lebih lanjut, penekanan pada pemberdayaan umat sebagai inti dari pembangunan peradaban juga menjadi tema sentral yang resonan. Ini menunjukkan bahwa warga NU semakin sadar akan esensi peran NU sebagai pelayan umat. Organisasi sebesar NU memiliki sumber daya, jaringan, dan pengaruh yang luar biasa, dan semua itu seharusnya difokuskan untuk mengangkat derajat kehidupan umat. Program-program pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan yang terjangkau, adalah wujud nyata dari pengabdian NU yang sesungguhnya.
Pentingnya evaluasi tata kelola organisasi yang diusung oleh Robikin Emhas dan Ah Maftuchan juga tidak bisa diabaikan. Tata kelola yang baik adalah fondasi dari setiap organisasi yang sukses dan berkelanjutan. Tanpa sistem yang jelas, transparan, dan akuntabel, NU akan rentan terhadap praktik-praktik yang tidak sehat dan penyalahgunaan wewenang. NUSI yang diperkenalkan oleh Ah Maftuchan bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk mendorong akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan organisasi.
Secara keseluruhan, berita ini menyoroti urgensi untuk merefleksikan kembali nilai-nilai fundamental NU dan mengarahkan organisasi agar senantiasa berpihak pada umat. Konflik elite yang merusak marwah harus menjadi pelajaran berharga, dan Muktamar harus dijadikan momentum untuk memperbaiki segalanya. Peradaban yang dibangun atas dasar pemberdayaan umat adalah visi yang harus terus diperjuangkan.