MA Batalkan Suket Gibran, PKB Ingatkan Tak Ada Pejabat di Atas Hukum
Polemik terkait keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diselesaikan secara tegas melalui mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku, bukan sekadar menjadi perdebatan politik yang tidak berujung maupun penyesuaian administratif yang dangkal. Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, yang menekankan urgensi penanganan isu ini demi menjamin tegaknya prinsip negara hukum, terciptanya kepastian hukum yang kokoh, serta pemulihan dan penguatan kepercayaan publik terhadap seluruh penyelenggaraan negara. Dalam pandangannya, setiap individu yang menduduki jabatan publik memikul tanggung jawab yang sangat besar untuk senantiasa menjaga integritas personal dan memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Jabatan publik, menurut Neng Eem, tidak hanya berkaitan dengan kewenangan yang melekat, tetapi yang lebih fundamental adalah amanah konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada rakyat.
Neng Eem secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada satu pun individu, terlepas dari kedudukannya, yang berada di atas konstitusi dan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini termasuk mereka yang menduduki posisi tertinggi dalam struktur pemerintahan. "Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara, termasuk para pejabat negara, memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Tidak boleh ada ruang bagi pemberian perlakuan istimewa dalam penerapan setiap aturan, apalagi jika menyangkut persyaratan krusial untuk menduduki sebuah jabatan publik," tegas Neng Eem dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (7/11/2026). Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum ini juga diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang secara jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum tanpa adanya pengecualian. Prinsip fundamental ini semakin dipertegas dan diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang memberikan jaminan hak kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Menurut Neng Eem, pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan untuk menduduki jabatan publik bukanlah sekadar persoalan teknis atau administratif semata. Justru, hal ini merupakan bagian integral dari upaya yang lebih luas untuk menjaga legitimasi demokrasi yang sedang berjalan dan mengukuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi negara yang ada. "Jangan sampai masyarakat memperoleh kesan yang buruk bahwa hukum berlaku secara berbeda antara rakyat jelata dengan para pejabat negara. Justru sebaliknya, para pejabat publik harus menjadi garda terdepan dan memberikan contoh paling awal dalam hal kepatuhan terhadap setiap aturan yang berlaku. Keteladanan merupakan aspek yang sangat krusial, karena kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap negara ini dibangun di atas fondasi integritas dari individu-individu yang menjalankan roda kekuasaan," demikian papar Neng Eem.
Lebih lanjut, Neng Eem juga mengingatkan kembali akan pentingnya prinsip pembagian kekuasaan negara yang merupakan pilar fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang meliputi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan ini memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling terkait, sekaligus menjalankan mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) yang ketat. Dalam konteks pembagian kekuasaan ini, Mahkamah Agung (MA) menempati posisi sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman yang independen. Hal ini telah ditegaskan secara lugas dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan independen dalam fungsinya untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan.
Berkaitan langsung dengan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang secara tegas membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka, Neng Eem menekankan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus dihormati sepenuhnya. Penghormatan ini harus didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap amar putusan serta pertimbangan hukum yang mendasarinya, tanpa terkecuali. Ia pun meminta agar pemerintah dan seluruh lembaga negara yang relevan memastikan bahwa tindak lanjut atas putusan MA tersebut dilaksanakan dengan prinsip transparansi yang tinggi, objektivitas yang tak tergoyahkan, dan sepenuhnya sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kita tidak boleh membiarkan adanya ketidakjelasan yang berkepanjangan dalam masalah ini. Kepastian hukum adalah elemen vital agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita wajib menghormati setiap institusi peradilan dan memastikan bahwa setiap konsekuensi hukum yang timbul dari sebuah putusan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang benar dan sesuai prosedur," tegas Neng Eem, menutup pernyataannya.