Lukashenko Desak AS Cabut Sanksi Belarus, Bahas Dana Beku di Citibank Senilai Puluhan Juta Dolar
Presiden Belarus Alexander Lukashenko secara tegas mendesak Amerika Serikat untuk mencabut seluruh sanksi yang masih membebani negaranya. Desakan ini disampaikan langsung oleh Lukashenko saat menggelar pertemuan bilateral dengan utusan khusus AS untuk Belarus, John Coale, di Ibu Kota Minsk pada Selasa, 15 September 2026. Pertemuan yang sarat makna ini terjadi pasca serangkaian kesepakatan penting yang berhasil dimediasi oleh Washington, termasuk pembebasan ratusan tahanan politik di Belarus dan pelonggaran sebagian sanksi ekonomi yang sebelumnya diberlakukan terhadap negara tersebut. Dalam dialog konstruktif tersebut, Lukashenko menekankan bahwa Belarus dan Amerika Serikat telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun kembali hubungan ekonomi bilateral, membuka pintu lebar-lebar untuk diskusi dan negosiasi lebih lanjut di masa depan. Ia secara spesifik menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah berhasil mencapai beberapa kesepakatan krusial terkait peningkatan kerja sama ekonomi. Lebih lanjut, Lukashenko dengan gigih meminta bantuan dari Washington untuk segera membuka blokir aset-aset Belarus yang saat ini masih "terjebak" dan tidak dapat diakses di salah satu bank terkemuka, Citibank.
Sebelum melakukan pertemuan tatap muka dengan John Coale, Presiden Lukashenko telah mengutarakan kesiapannya untuk membahas berbagai isu, baik yang berskala besar maupun kecil. Pembahasan ini mencakup kemungkinan pencabutan sanksi AS lainnya yang masih memberatkan Belarus, serta prospek ekspor pupuk kalium Belarus ke pasar Amerika Serikat. Menanggapi hal tersebut, John Coale mengonfirmasi bahwa pihak Amerika Serikat telah secara resmi melayangkan permintaan kepada Citibank untuk segera membuka blokir dana milik Belarus. Coale menambahkan bahwa AS secara aktif sedang mencari berbagai mekanisme yang paling efektif untuk memastikan dana tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesegera mungkin. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan dalam perbincangan ini adalah terkait dana senilai sekitar USD 43-44 juta yang diungkapkan oleh Lukashenko telah tertahan di Citibank. Berdasarkan laporan dari kantor berita Reuters, dana tersebut memiliki kaitan erat dengan pembayaran atas produk pupuk kalium yang diproduksi oleh Belarus. Sebelumnya, pada tanggal 11 September, Lukashenko telah mengumumkan bahwa Belarus berhasil kembali mengekspor pupuk kalium ke Amerika Serikat setelah sebagian sanksi yang membatasinya dicabut. Namun, ia juga secara eksplisit menekankan pentingnya pengembalian dana yang saat ini masih tertahan tersebut agar proses ekspor dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.
Pertemuan antara Presiden Lukashenko dan utusan khusus AS, John Coale, ini juga digelar dalam konteks yang lebih luas terkait serangkaian kesepakatan penting yang berfokus pada pembebasan tahanan. Pada bulan Maret lalu, melalui mediasi Washington, Presiden Lukashenko telah mengeluarkan perintah untuk membebaskan 250 tahanan politik yang sebelumnya ditahan. Sebagai imbalan atas langkah proaktif ini, Amerika Serikat kemudian merespons dengan mencabut sanksi yang sebelumnya dikenakan terhadap dua bank yang dimiliki oleh negara Belarus, serta terhadap Kementerian Keuangan Belarus. Selain itu, produsen utama pupuk kalium Belarus juga dihapus dari daftar hitam sanksi AS. Tidak berhenti di situ, pada bulan April, kesepakatan lain yang tak kalah penting berhasil dicapai, yang menghasilkan pembebasan jurnalis terkemuka Belarus, Andrzej Poczobut, melalui mekanisme pertukaran tahanan dengan Polandia. Secara total, dalam kesepakatan tersebut, sebanyak 10 orang berhasil dibebaskan dari penahanan. Namun demikian, organisasi hak asasi manusia terkemuka, Viasna, merilis data yang mengkhawatirkan, menyatakan bahwa masih terdapat 912 tahanan politik di Belarus, termasuk 20 orang jurnalis. Presiden Lukashenko sendiri secara tegas menolak penggunaan istilah "tahanan politik" untuk menyebut mereka yang ditahan, dengan alasan bahwa individu-individu tersebut adalah pelanggar hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.
Presiden Alexander Lukashenko telah memegang tampuk kekuasaan di Belarus selama lebih dari tiga dekade, menjadikannya salah satu pemimpin negara dengan masa jabatan terlama di dunia. Negara yang memiliki populasi sekitar 9,5 juta jiwa ini secara konsisten menghadapi berbagai sanksi yang diberlakukan oleh negara-negara Barat. Sanksi-sanksi ini sebagian besar dijatuhkan sebagai respons terhadap kebijakan represif pemerintahannya terhadap kelompok oposisi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan secara luas. Selain itu, dukungan Belarus terhadap Rusia dalam invasi skala penuh ke Ukraina yang dimulai sejak tahun 2022 juga menjadi faktor utama yang memperburuk hubungan Belarus dengan komunitas internasional. Tekanan terhadap pemerintahan Lukashenko semakin meningkat pasca penyelenggaraan pemilihan presiden pada tahun 2020, yang memicu gelombang protes besar-besaran diikuti oleh ratusan ribu warga Belarus. Setelah demonstrasi tersebut, terjadi gelombang penangkapan massal terhadap para aktivis dan tokoh oposisi, memaksa sebagian dari mereka untuk meninggalkan negara atau berakhir di balik jeruji besi. Lukashenko kemudian berhasil memenangkan masa jabatan ketujuhnya pada pemilihan presiden tahun 2025, meskipun hasil pemilu tersebut secara luas ditolak oleh pihak oposisi dan komunitas internasional.
Menariknya, pada hari yang sama ketika Presiden Lukashenko bertemu dengan utusan khusus AS, John Coale, sebuah kelompok ahli independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis temuan yang sangat mengkhawatirkan. Kelompok ahli tersebut menyatakan bahwa sistem peradilan di Belarus secara sistematis telah disalahgunakan untuk menekan dan membungkam pihak-pihak yang berani mengkritik kebijakan pemerintah. Temuan investigasi mendalam ini mencakup berbagai dugaan pelanggaran serius, termasuk penangkapan sewenang-wenang yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, praktik penyiksaan terhadap tahanan, pembatasan hak-hak hukum yang fundamental, penyelenggaraan persidangan yang tertutup dari pengawasan publik, serta bentuk-bentuk tekanan yang terus-menerus dialami oleh para mantan tahanan. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Belarus belum memberikan tanggapan resmi terhadap temuan krusial yang dirilis oleh kelompok ahli independen PBB tersebut. Situasi ini menunjukkan kompleksitas hubungan diplomatik Belarus dengan negara-negara Barat, yang masih dibayangi oleh isu-isu hak asasi manusia dan sanksi ekonomi.
Sumber: Indiatoday.