APBD-P Disahkan H-5 Porprov, Ketua KONI Pessel Usulkan Penjadwalan Ulang ke November atau Desember
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) saat ini tengah dihadapkan pada tantangan administratif yang cukup krusial terkait partisipasi kontingen daerah dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2026. Meskipun komitmen dukungan finansial telah dipastikan, jadwal pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang sangat mepet dengan hari pelaksanaan perlombaan memicu kekhawatiran serius di tingkat teknis. Kondisi ini menempatkan para pengurus cabang olahraga dan KONI Pessel dalam posisi yang dilematis, di mana kesiapan atlet harus berpacu dengan birokrasi pencairan dana yang sangat ketat.
Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Pesisir Selatan, Ronald Bernando, mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan dana sebesar Rp2,2 miliar untuk menunjang kebutuhan kontingen selama berlaga di Porprov. Anggaran tersebut secara resmi telah dimasukkan ke dalam pos APBD-P 2026 sebagai bukti nyata bahwa Pemkab Pessel tidak main-main dalam mendukung prestasi atlet daerah. Namun, kendala utama yang muncul adalah rentang waktu antara pengesahan anggaran dan dimulainya rangkaian pertandingan.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, APBD-P Pesisir Selatan baru akan disahkan pada 27 September 2026, sementara pembukaan Porprov Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung pada 2 Oktober 2026. Praktis, hanya tersedia waktu lima hari efektif bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan segala urusan administrasi, pengadaan perlengkapan atlet, kebutuhan akomodasi, transportasi, hingga urusan teknis lainnya. Jangka waktu lima hari ini dianggap sangat riskan bagi organisasi sebesar KONI untuk melakukan eksekusi anggaran secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi keuangan negara yang berlaku.
Ronald Bernando menjelaskan bahwa dalam mengelola keuangan daerah, setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan melalui prosedur administratif yang tidak bisa diabaikan. Kecepatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan atlet di lapangan, menuntut ketelitian agar di kemudian hari tidak terjadi masalah hukum. Ia menegaskan bahwa pihak Pemkab Pessel sangat memahami urgensi partisipasi atlet, namun aturan main birokrasi tetap harus dipatuhi.
Situasi yang dialami oleh Kabupaten Pesisir Selatan ini bukanlah kasus tunggal. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan dengan berbagai pihak, setidaknya terdapat 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang menghadapi persoalan serupa. Penyesuaian jadwal penganggaran di tingkat daerah yang tidak sinkron dengan kalender kegiatan provinsi menjadi masalah sistemik yang perlu segera dievaluasi. Ronald berharap agar publik tidak salah paham dengan menganggap Pesisir Selatan tidak siap, karena pada dasarnya dukungan finansial sudah tersedia, hanya saja masalah teknis waktu yang menjadi kendala utama.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua KONI Pesisir Selatan, M. Adli, menyatakan bahwa pihaknya telah berada dalam posisi siap tempur dari sisi sumber daya manusia. Data atlet, nomor pertandingan, dan rencana keberangkatan sudah disusun dengan matang. Adli mengungkapkan bahwa semangat para atlet saat ini sangat tinggi dan mereka telah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Namun, ia juga tidak menampik bahwa ketidakpastian administratif yang ditimbulkan oleh mepetnya pengesahan APBD-P dapat mengganggu konsentrasi persiapan teknis yang krusial.
M. Adli secara terbuka mengusulkan agar panitia penyelenggara Porprov tingkat provinsi mempertimbangkan kembali jadwal pelaksanaan. Ia menyarankan agar ajang bergengsi tersebut diundur ke bulan November atau Desember 2026. Usulan ini bukan lahir dari ketidaksiapan daerah, melainkan upaya pragmatis untuk memberikan ruang bagi pemerintah daerah agar dapat memenuhi kebutuhan kontingen secara optimal dan sesuai prosedur. Dengan menggeser jadwal, setiap daerah peserta memiliki waktu yang lebih longgar untuk melakukan persiapan teknis yang mendalam tanpa dibayangi tekanan waktu penganggaran.
Lebih lanjut, M. Adli menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan jadwal kegiatan olahraga. Jika Porprov dipaksakan berlangsung dalam kondisi yang serba terburu-buru, dikhawatirkan akan muncul kendala teknis di lapangan yang justru akan merugikan atlet itu sendiri. Kebutuhan atlet mulai dari suplemen, seragam tanding, hingga biaya operasional selama di lokasi perlombaan membutuhkan dana yang harus sudah siap sebelum keberangkatan. Jika dana baru bisa diakses lima hari sebelum acara, maka proses pengadaan barang yang membutuhkan waktu (seperti pesanan khusus perlengkapan olahraga) akan sangat terhambat.
Usulan pengunduran jadwal ke November atau Desember juga dianggap lebih realistis untuk memastikan kualitas penyelenggaraan Porprov itu sendiri. Dengan waktu yang lebih panjang, konsolidasi antar daerah akan lebih baik, dan persiapan teknis di venue pertandingan bisa dilakukan lebih maksimal. KONI Pessel berharap pihak penyelenggara di tingkat provinsi dapat bijak dalam mengambil keputusan, mengingat mayoritas daerah peserta sedang menghadapi masalah serupa terkait siklus penganggaran APBD-P.
Di sisi lain, bagi para atlet, ketidakpastian jadwal ini tentu menjadi tantangan psikologis. Atlet yang telah berlatih keras selama berbulan-bulan membutuhkan kepastian agar puncak performa mereka dapat dicapai tepat saat pertandingan berlangsung. Jika persiapan teknis terganggu akibat masalah dana, maka motivasi atlet dikhawatirkan akan menurun. Oleh karena itu, komunikasi yang intensif antara KONI, Disparbudpora, dan Pemerintah Provinsi sangat diperlukan dalam waktu dekat untuk mencapai kata sepakat.
M. Adli menambahkan bahwa KONI Pessel berkomitmen untuk tetap mengawal kepentingan atlet apa pun keputusan yang nantinya diambil. Jika memang jadwal tetap tidak berubah, pihaknya akan berupaya melakukan langkah-langkah darurat untuk memastikan kebutuhan atlet tetap terpenuhi. Namun, ia tetap berharap ada solusi jangka panjang agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan. Sinkronisasi kalender olahraga dan kalender anggaran daerah adalah kunci agar ajang olahraga besar seperti Porprov dapat berjalan dengan sukses tanpa hambatan administratif yang berarti.
Secara keseluruhan, Kabupaten Pesisir Selatan telah menunjukkan itikad baik dan dukungan nyata melalui alokasi anggaran Rp2,2 miliar. Pemerintah daerah dan KONI telah bekerja keras untuk memastikan atlet Pessel mendapatkan hak dan fasilitas yang layak untuk berkompetisi. Kini, bola panas berada di tangan pihak penyelenggara tingkat provinsi. Apakah akan tetap memaksakan jadwal yang ada dengan segala risiko administratifnya, atau bersikap fleksibel dengan menggeser jadwal ke akhir tahun guna menjamin kesiapan seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.
Apapun keputusan akhirnya, semangat untuk membawa nama baik Pesisir Selatan di kancah olahraga provinsi tetap menjadi prioritas utama. Para pengurus KONI Pessel dan seluruh jajaran Disparbudpora terus berkoordinasi untuk mencari celah terbaik dalam setiap regulasi yang ada. Harapannya, Porprov 2026 bukan hanya sekadar ajang seremonial, tetapi menjadi wadah lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah, terlepas dari segala dinamika birokrasi yang mewarnai persiapannya.
Situasi di Pesisir Selatan ini menjadi potret nyata betapa kompleksnya penyelenggaraan sebuah event olahraga di daerah yang sangat bergantung pada mekanisme APBD. Dibutuhkan ketangkasan birokrasi dan kedewasaan dalam komunikasi antar lembaga agar kepentingan olahraga tidak menjadi korban dari ketidaksinkronan jadwal anggaran. Masyarakat olahraga di Pesisir Selatan berharap, melalui dialog yang konstruktif, solusi terbaik dapat ditemukan sebelum hari pembukaan, sehingga atlet dapat fokus pada pertandingan dan meraih medali demi kehormatan daerah.
Sebagai penutup, tantangan ini harus menjadi pelajaran berharga bagi para pengambil kebijakan di masa mendatang. Perencanaan kegiatan olahraga berskala besar harus disusun dengan mempertimbangkan realitas siklus anggaran agar tidak lagi muncul kepanikan administratif di menit-menit terakhir. Pesisir Selatan siap bertanding, namun dengan manajemen waktu yang baik, kualitas penampilan atlet dipastikan akan jauh lebih optimal dan mampu memberikan hasil yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Pesisir Selatan. Keberhasilan kontingen di ajang Porprov nantinya adalah cerminan dari kesiapan seluruh elemen dalam mendukung olahraga sebagai pilar pembangunan daerah yang berkelanjutan.